Mediaex Mamuju – Respons Kepala BGN Usai Muncul Desakan MBG Disetop karena Kasus Keracunan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tengah menuai sorotan setelah muncul kasus keracunan massal di salah satu daerah. Desakan agar program ini dihentikan sementara ramai disuarakan oleh sejumlah pihak, mulai dari aktivis kesehatan hingga organisasi masyarakat.
Mebaca juga:Demo Depan Polresta Mamuju, Massa Desak 2 Mahasiswa Bawa Molotov Dibebaskan
nanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan serta-merta menghentikan program MBG. Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi perlu diinvestigasi mendalam, tetapi penghentian program justru berisiko mengganggu pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan.
Klarifikasi dan Investigasi
“Kami sangat prihatin dengan insiden keracunan yang terjadi. Saat ini, tim gabungan dari BGN, dinas kesehatan setempat, dan pihak kepolisian tengah melakukan investigasi. Kami akan memastikan penyebabnya, apakah dari bahan makanan, proses distribusi, atau faktor lain,” ujar Kepala BGN dalam konferensi pers, Selasa (…).
Ia menambahkan, kejadian tersebut tidak boleh langsung digeneralisasi seolah-olah seluruh program MBG bermasalah.
Pentingnya Program MBG
Kepala BGN menekankan bahwa program MBG dirancang untuk menekan angka stunting dan malnutrisi yang masih tinggi di Indonesia. Setiap harinya, ratusan ribu anak sekolah menerima asupan makanan bergizi dari program ini.
“Kalau program dihentikan, anak-anak yang selama ini terbantu justru akan kehilangan akses pada makanan bergizi. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem, bukan penghentian total,” tegasnya.
Evaluasi Distribusi dan Standar Keamanan
Lebih lanjut, BGN memastikan akan memperketat sistem pengawasan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Standar keamanan pangan juga akan ditingkatkan dengan pelibatan ahli gizi, BPOM, serta pihak ketiga untuk audit berkala.
“Kami sudah menyiapkan mekanisme evaluasi. Bila terbukti ada kelalaian, penyedia makanan yang bersangkutan akan ditindak tegas, termasuk pemutusan kontrak,” jelasnya.
Respons Publik
Meski begitu, sebagian masyarakat masih menganggap insiden ini sebagai alarm bahaya bagi pelaksanaan program. Mereka menilai distribusi makanan dalam skala besar rawan menimbulkan risiko jika tidak disertai pengawasan ketat.
Sementara itu, sejumlah orang tua murid menyatakan dukungannya agar program tetap berjalan, dengan catatan pemerintah serius memperbaiki mekanisme pelaksanaannya.
