Mediaex Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Mamuju, Kamis (17/4/2025). Kehadiran Gubernur bersama sejumlah pejabat provinsi ini mendapat perhatian besar karena Mamuju menjadi salah satu wilayah prioritas pembangunan di Sulawesi Barat.
Kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan pemuda. Musrenbang RKPD dipandang memiliki posisi strategis, karena melalui forum inilah pemerintah daerah menyusun arah pembangunan, menyinkronkan kebijakan pusat-provinsi-kabupaten, sekaligus menentukan prioritas anggaran untuk tahun berikutnya.
Permintaan Bupati: Infrastruktur Jalan & Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Mamuju
Dalam sambutannya, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyampaikan sejumlah harapan dan permintaan langsung kepada Gubernur, terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan dan dukungan terhadap sektor ketahanan pangan di Mamuju.
Menurut Sutinah, sejumlah ruas jalan strategis, termasuk jalan Bonehau–Kalumpang, masih sangat membutuhkan percepatan pembangunan. Ruas ini merupakan jalur vital yang membuka akses dari wilayah pegunungan ke sentra produksi pertanian dan perkebunan, sekaligus menghubungkan masyarakat di wilayah terpencil dengan pusat pemerintahan.
Selain itu, Sutinah menekankan bahwa peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya bertujuan memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi penopang utama dalam distribusi hasil pertanian, peternakan, dan komoditas lokal lainnya yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.
“Kami meminta dukungan penuh Pemprov Sulbar untuk percepatan pembangunan jalan Bonehau–Kalumpang dan beberapa ruas jalan lain yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan distribusi ekonomi masyarakat,” tegas Sutinah.
Ia menambahkan, Mamuju sebagai ibu kota provinsi harus mendapatkan perhatian proporsional untuk memperkuat perannya sebagai pusat pemerintahan, layanan publik, dan perekonomian Sulawesi Barat.
Gubernur: 50 Miliar untuk Mamuju di 2025
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyatakan bahwa pemerintah provinsi tetap memberikan perhatian besar kepada Kabupaten Mamuju. Ia menyampaikan bahwa di tahun anggaran 2025, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan hampir Rp 50 miliar khusus untuk pembangunan di Kabupaten Mamuju.
“Saya ingin sampaikan kepada Bupati, untuk tahun 2025 ini ada Rp 18 miliar untuk ruas jalan Tapalang Barat, Rp 5 miliar di Simboro, Rp 15 miliar untuk pengembangan kakao. Ada anggaran BPJS juga. Mobil sampah kita juga berikan,” kata Gubernur.
Menurutnya, anggaran tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas strategis yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah Sulawesi Barat. Pendidikan, infrastruktur jalan, kesehatan, serta penguatan sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi fokus utama.
Komitmen 2026: Minimal 50 Miliar Kembali Disiapkan
Gubernur Suhardi Duka yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Mamuju selama dua periode (2005–2015) menegaskan komitmennya untuk kembali memberikan dukungan besar bagi pembangunan Kabupaten Mamuju pada tahun 2026.
“Sebagaimana janji saya, di tahun 2026 kita akan kembali mengalokasikan minimal Rp 50 miliar untuk Kabupaten Mamuju,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme penempatan anggaran tersebut perlu dibahas secara bersama agar tepat sasaran. Gubernur menilai bahwa penentuannya harus mempertimbangkan program yang sedang berjalan, kebutuhan mendesak, serta sinkronisasi antara APBD provinsi dan APBD kabupaten.
“Tinggal kita diskusikan mau ditempatkan di mana 50 miliar itu. Kalau mau全部 di infrastruktur, bisa saja. Tapi saya perlu memastikan apakah APBD Kabupaten Mamuju sudah menyentuh sektor-sektor itu. Saya juga punya misi di sektor lain yang tidak kalah penting. Jadi nanti kita bicarakan secara teknis,” tambah Gubernur.
Penekanan pada Sinkronisasi Perencanaan
Selama Musrenbang, Gubernur menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, terukur, dan berbasis data. Ia mengingatkan bahwa efektivitas RKPD sangat ditentukan oleh:
-
ketepatan analisis situasi,
-
skala prioritas yang sesuai kebutuhan masyarakat,
-
koordinasi lintas sektor,
-
serta keselarasan dengan program nasional dan provinsi.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk benar-benar memahami urgensi pembangunan di Mamuju, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, sampai percepatan pemulihan ekonomi.
Harapan Bagi Masyarakat Mamuju
Melalui Musrenbang ini, masyarakat Mamuju berharap agar pembangunan infrastruktur yang selama ini tertunda dapat segera direalisasikan, terutama:
-
pembangunan dan peningkatan ruas jalan pedesaan,
-
pembukaan akses menuju sentra pertanian dan perkebunan,
-
penguatan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi,
-
serta dukungan konkret terhadap petani dan pelaku UMKM.
Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menjadi momen penting untuk memperkuat arah pembangunan Mamuju agar lebih merata, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
