Gubernur Sulbar Hadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju, Fokus Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Mediaex Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2026, yang digelar di Aula Lt. 3 Kantor Bupati Mamuju, Kamis, 17 April 2025. Musrenbang ini menjadi forum strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, menyatukan visi, serta memastikan program-program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Fokus Musrenbang: Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Dalam forum ini, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menekankan pentingnya perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju. Bupati Sutinah meminta agar sejumlah ruas jalan strategis, termasuk Bonehau-Kalumpang, mendapatkan prioritas dalam pembangunan, karena jalan tersebut merupakan akses utama untuk distribusi hasil pertanian dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar menghubungkan satu desa dengan desa lainnya, tetapi juga menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Dengan jalan yang baik, distribusi hasil pertanian, seperti kakao, jagung, dan komoditas lokal lainnya, dapat lebih cepat dan efisien,” ujar Bupati Sutinah dalam sambutannya.
Selain itu, beberapa ruas jalan lain juga menjadi perhatian, terutama yang menghubungkan sentra produksi pertanian ke pasar lokal dan pasar provinsi. Infrastruktur jalan yang memadai akan mempercepat mobilisasi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Komitmen Anggaran Pemerintah Provinsi Sulbar
Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan bahwa pada APBD 2025, pemerintah provinsi telah mengalokasikan hampir Rp50 miliar untuk pembangunan di Kabupaten Mamuju. Rinciannya meliputi:
-
Rp18 miliar untuk pembangunan dan perbaikan ruas jalan Tapalang Barat.
-
Rp5 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan Simboro.
-
Rp15 miliar untuk pengembangan komoditas kakao, termasuk bantuan fasilitas produksi dan distribusi.
-
Dukungan tambahan berupa fasilitas BPJS kesehatan, serta pengadaan mobil sampah untuk meningkatkan kebersihan dan pelayanan publik.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Saya ingin menegaskan, pembangunan bukan sekadar menumpuk beton dan aspal. Kita membangun untuk masyarakat, agar hasil pertanian bisa lebih cepat sampai ke pasar, warga lebih mudah beraktivitas, dan ekonomi daerah tumbuh,” ujar Gubernur.
Rencana Anggaran 2026: Komitmen Lanjutan
Bupati Sutinah, yang juga menjabat periode 2005-2015, menegaskan bahwa pada tahun 2026, pemerintah provinsi akan kembali mengalokasikan minimal Rp50 miliar untuk Kabupaten Mamuju. Dana ini rencananya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, penguatan sektor pertanian, dan fasilitas pendukung ketahanan pangan.
“Sesuai janji kami, anggaran sebesar Rp50 miliar akan dialokasikan untuk memperkuat pembangunan di Mamuju. Kita harus mendiskusikan penempatan yang tepat. Apakah semua untuk infrastruktur? Bisa saja. Namun, kita juga harus melihat sektor lain yang membutuhkan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya,” jelas Gubernur Suhardi Duka.
Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
Dalam Musrenbang ini, salah satu topik yang banyak dibahas adalah hubungan antara pembangunan infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi. Jalan yang rusak atau tidak memadai sering menjadi penghambat distribusi hasil pertanian, biaya logistik meningkat, dan harga produk lokal menjadi tidak kompetitif.
Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara APBD provinsi dan APBD kabupaten, agar sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan dapat berkembang optimal. Ia juga menyinggung program ketahanan pangan, di mana pemerintah akan mendorong penggunaan lahan produktif untuk tanaman strategis, sekaligus mendukung pasar lokal dan ekspor komoditas unggulan Sulawesi Barat.
Partisipasi Masyarakat dan Transparansi
Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju kali ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Gubernur Suhardi Duka meminta semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, untuk berkontribusi memberikan masukan agar program pembangunan lebih tepat sasaran.
“Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang melibatkan semua pihak. Kita perlu mendengar aspirasi masyarakat, melihat kebutuhan nyata di lapangan, dan memastikan setiap rupiah APBD dimanfaatkan secara efektif,” katanya.
Kesimpulan: Sinergi Provinsi dan Kabupaten untuk Mamuju
Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju 2026 menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bersinergi dalam pembangunan. Fokus utama pada infrastruktur dan ketahanan pangan diharapkan dapat:
-
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke berbagai fasilitas publik.
-
Mempercepat distribusi hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani.
-
Memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan.
-
Menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di Mamuju dan Sulawesi Barat secara umum.
Dengan alokasi anggaran yang jelas, prioritas pembangunan yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat, Gubernur Suhardi Duka optimis Mamuju dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan daerah yang seimbang, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
