Mediaex Mamuju – 14 Dapur MBG di Mamuju Sudah Beroperasi tapi Belum Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Sebanyak 14 dapur milik Mitra Binaan Gerakan (MBG) yang tersebar di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, diketahui sudah beroperasi melayani kebutuhan masyarakat. Namun hingga kini, seluruh dapur tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi standar wajib dalam penyelenggaraan jasa boga maupun usaha penyediaan makanan.
baca juga:Sembuh Usai Keracunan, 2 Siswa SMP di Mamuju Trauma Santap MBG
Temuan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju setelah melakukan pemantauan lapangan pada pekan terakhir September 2024. Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinkes Mamuju mengungkapkan bahwa dari 14 dapur MBG yang beroperasi, belum satupun mengantongi sertifikat yang membuktikan kelayakan higiene sanitasi.
“Semua dapur ini memang sudah berjalan dan melayani pesanan masyarakat, baik dalam bentuk katering maupun pengolahan makanan sehari-hari. Tetapi dari segi legalitas kesehatan, mereka belum memenuhi standar karena belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi,” ujarnya.
Pentingnya Sertifikat Higiene Sanitasi
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan salah satu persyaratan penting yang mengatur standar kebersihan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi produk pangan. Sertifikat ini tidak hanya menjamin keamanan konsumen, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan terhadap risiko penyakit bawaan makanan (foodborne disease).
“Kalau dapurnya tidak memenuhi standar, maka risiko kontaminasi makanan sangat tinggi. Inilah yang kami khawatirkan jika usaha jasa boga beroperasi tanpa sertifikasi,” tambah pejabat tersebut.
Edukasi dan Pendampingan
Dinas Kesehatan Mamuju menegaskan pihaknya tidak serta-merta akan menutup dapur yang belum bersertifikat, melainkan lebih mengedepankan edukasi dan pendampingan.
“Kami akan lakukan pembinaan agar mereka bisa segera memenuhi syarat, mulai dari penyediaan sarana air bersih, kebersihan lingkungan dapur, sampai penggunaan perlengkapan yang sesuai standar. Target kami, tahun depan semua dapur MBG sudah bersertifikat,” ungkapnya.
Respon Pemilik Dapur
Sejumlah pemilik dapur MBG mengakui kendala yang mereka hadapi adalah keterbatasan informasi dan biaya untuk melakukan perbaikan fasilitas. Namun mereka menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah agar usaha jasa boga yang mereka jalankan dapat memenuhi standar kesehatan.
“Selama ini kami hanya fokus melayani pesanan. Kalau memang ada aturan harus bersertifikat, kami akan urus. Kami juga ingin makanan yang kami sajikan aman dan sehat,” ujar salah seorang pemilik dapur di Kecamatan Simboro.
Dorongan untuk Perlindungan Konsumen
Pengamat kesehatan masyarakat di Mamuju menilai pemerintah perlu lebih tegas dalam mengatur dapur dan jasa boga tanpa sertifikasi. Menurutnya, selain aspek legal, hal ini menyangkut langsung keselamatan konsumen.
“Jangan tunggu ada kasus keracunan makanan baru bertindak. Pemerintah harus serius memastikan semua dapur yang beroperasi memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dan pelaku usaha pun lebih profesional,” tegasnya.
Penutup
Sertifikasi laik higiene sanitasi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan jaminan penting bagi kesehatan masyarakat dan citra usaha jasa boga di daerah.
